Tegas Gubernur NTT: Pimpinan OPD Wajib Layani Konfirmasi Wartawan
Redaksi
21/12/2025 23:22
.
2 min read
Independennews.com — NTT — Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui keterbukaan informasi publik. Penegasan tersebut disampaikan saat menutup kegiatan coffee morning bersama insan media yang digelar di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, Jumat (19/12/2025).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi NTT Flori Wisan, serta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
Di hadapan para jurnalis, Gubernur Melki menyampaikan instruksi tegas kepada seluruh pimpinan OPD agar tidak menghindari wartawan, terutama ketika dimintai konfirmasi terkait pemberitaan yang menyangkut tugas dan kewenangan instansi masing-masing.
“Saya minta kepada seluruh pimpinan OPD, jika wartawan ingin meminta konfirmasi tentang suatu pemberitaan, harus dilayani,” tegas Gubernur Melki dalam pernyataan penutup kegiatan tersebut.
Menurutnya, sikap terbuka terhadap media merupakan bagian penting dari prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Konfirmasi yang diberikan secara baik dan proporsional tidak hanya membantu menghadirkan informasi yang berimbang, tetapi juga mencegah kesalahpahaman serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Pernyataan tersebut mendapat apresiasi luas dari kalangan media. Sejumlah jurnalis menilai sikap tegas Gubernur Melki mencerminkan pemahaman yang kuat terhadap peran strategis pers sebagai mitra pemerintah sekaligus pengawas publik dalam sistem demokrasi.
Apresiasi itu muncul karena dalam praktik di lapangan, wartawan masih kerap menghadapi kendala saat melakukan konfirmasi kepada sejumlah pimpinan OPD. Tidak jarang, wartawan mendapatkan alasan klasik seperti pejabat yang bersangkutan tidak berada di tempat atau sedang sibuk, sehingga proses klarifikasi tidak dapat dilakukan.
Selain itu, upaya konfirmasi melalui pesan singkat maupun aplikasi WhatsApp juga sering kali tidak mendapat respons. Bahkan dalam beberapa kasus, pesan diketahui telah dibaca namun tidak dibalas, sehingga menyulitkan proses verifikasi dan penyeimbangan informasi dalam pemberitaan.
Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi publik dan berpotensi memicu munculnya pemberitaan yang kurang utuh akibat tidak adanya klarifikasi dari pihak berwenang.
Melalui forum coffee morning ini, diharapkan arahan langsung dari Gubernur Melki menjadi penegasan bagi seluruh OPD agar lebih responsif, komunikatif, dan menghargai kerja jurnalistik sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang terbuka.
Sinergi yang baik antara pemerintah dan media diyakini akan berdampak positif bagi pembangunan NTT serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.
(Marchello)