Dukung Kebijakan Presiden Bantu Warga Terdampak Bencana Sumatera Perbaiki Rumah, Bamsoet Ajak Konglomerat dan Pengusaha KADIN Turut Bahu Membahu
Redaksi
11/12/2025 18:39
.
3 min read
Independennews.com | JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengapresiasi dan mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan bantuan perbaikan rumah bagi warga terdampak bencana di Sumatera sebesar Rp60 juta per unit. Bamsoet juga mengajak para konglomerat dan pengusaha yang tergabung dalam KADIN Indonesia untuk ikut bahu-membahu membantu para korban, mengikuti langkah cepat dan responsif Presiden. Selain memastikan bantuan pangan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya, Presiden sebelumnya juga telah memberlakukan kebijakan penghapusan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani terdampak bencana. Kebijakan tersebut menunjukkan kehadiran negara di tengah masa sulit yang dialami masyarakat.
“Bantuan dan rangkaian kebijakan itu harus dipahami sebagai langkah awal Presiden dalam memulihkan kepercayaan diri dan harapan para warga terdampak. Dengan hadir langsung di lokasi bencana serta mengambil kebijakan yang populis dan solutif, Presiden menggemakan pesan jelas bahwa warga tidak dibiarkan sendirian. Pemerintah hadir bersama mereka,” ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (11/12/25).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI ini memaparkan data terbaru BNPB yang mencatat 37.546 unit rumah rusak di lokasi bencana, banyak di antaranya terkubur lumpur hingga dua meter. Jumlah pengungsi mencapai 902.545 orang yang masih bertahan di posko serta tenda darurat. Sejumlah sekolah dan rumah sakit juga mengalami kerusakan berat.
“Banjir bandang dan longsor membawa material berupa campuran tanah, batu, lumpur, serta material organik seperti kayu dan sisa vegetasi. Material tersebut terbawa arus berkecepatan tinggi sehingga menimbulkan daya rusak besar. Bahkan beberapa desa dilaporkan hilang atau tertimbun,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan bahwa upaya pemulihan pascabencana serta mitigasi risiko sosial-ekonomi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Bencana besar di Sumatera tidak hanya mengancam keselamatan warga, tetapi juga mengguncang stabilitas ekonomi keluarga dan keberlangsungan usaha kecil.
“Ini bukan persoalan sektoral. Pemulihan pascabencana harus menjadi kerja kolektif. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dunia usaha tidak boleh berjalan tanpa koordinasi. Partai politik juga harus memastikan dukungan kebijakan yang memadai. Tanpa koordinasi yang solid, upaya kita tidak akan efektif,” tegas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menekankan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk mempercepat pemulihan kehidupan warga. Distribusi bantuan, ketersediaan pangan dan obat-obatan, perbaikan permukiman, hingga pemulihan infrastruktur dasar harus berada dalam satu komando agar tidak tumpang tindih dan berjalan tanpa arah.
Mitigasi risiko sosial-ekonomi, lanjutnya, tidak boleh berhenti pada tahap tanggap darurat. Negara harus menjamin keberlanjutan hidup warga melalui dukungan psikososial, akses pembiayaan untuk memulihkan usaha, serta penguatan jaring pengaman sosial.
“Sering kali korban bencana selamat dari ancaman fisik, tetapi kemudian tenggelam dalam kesulitan ekonomi. Di sinilah peran intervensi negara dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat penting,” pungkas Bamsoet. (*)
You might also like
