Andi Rustono: Satpol PP Pemalang Harus Fokus dan Tegas Tegakkan Perda Penanggulangan Prostitusi
Redaksi
13/10/2025 20:08
.
2 min read
Independennews.com | Pemalang — Pengamat kebijakan publik Andi Rustono menyoroti langkah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pemalang dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Prostitusi. Ia menilai, upaya penegakan hukum yang dilakukan melalui razia dan tindakan represif harus dijalankan secara tegas, terukur, dan berbasis kemanusiaan, karena isu prostitusi merupakan persoalan multidimensi yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan keadilan gender.
Menurut Andi Rustono, Satpol PP memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjalankan fungsi penegakan Perda. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 255 ayat (1) dan (2), yang menegaskan bahwa Satpol PP bertugas menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum, serta menegakkan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
“Penegakan Perda bukan sekadar soal razia atau penertiban, tapi juga bagaimana pemerintah daerah menghadirkan solusi sosial yang manusiawi bagi mereka yang terdorong masuk dalam praktik prostitusi karena faktor ekonomi,” ujar Andi Rustono, Minggu (12/10/2025).
Ia menambahkan, Perda tentang Penanggulangan Prostitusi perlu ditegakkan secara konsisten, namun juga harus disertai pendekatan rehabilitatif dan edukatif, agar penertiban tidak berhenti pada razia semata, melainkan mampu mengubah akar persoalan di masyarakat.
Selama ini, Satpol PP Pemalang diketahui rutin melakukan razia dan penertiban di sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat praktik prostitusi terselubung. Namun, menurut Andi, langkah tersebut harus diimbangi dengan sinergi lintas OPD — termasuk Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta lembaga keagamaan dan pendidikan — guna memastikan penegakan hukum sejalan dengan upaya pencegahan dan pemulihan sosial.
“Satpol PP jangan hanya menjadi aparat penindak, tetapi juga bagian dari solusi. Ketegasan hukum penting, tapi empati sosial lebih menentukan keberhasilan jangka panjang,” pungkasnya. (AL Asegaf)
You might also like
